Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasinya

 "Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasinya"

Oleh: Toman Sony Tambunan
(Aparatur Sipil Negara, Akademisi, Pembelajar, Penulis Buku, Praktisi, Peneliti, Konsultan, Editor Buku, Reviewer Jurnal)

 Pemberdayaan masyarakat menekankan pada kebebasan kelompok masyarakat dalam membuat keputusan yang didasarkan pada potensi sumber daya dari diri sendiri, demokratis dan pembelajaran sosial. Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018, disebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang dimiliki. Dalam pasal tersebut, disebutkan juga bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah:

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Kegiatan ini meliputi: Pertama, pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, keluarga berencana. Ketiga, pelatihan kader kesehatan masyarakat. Keempat, kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut juga disebutkan beberapa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang meliputi: Kesahatan ibu, bayi dan balita; Kesehatan anak usia sekolah dan remaja; Kesehatan usia produktif; Kesehatan lanjut usia; Kesehatan kerja; Perbaikan gizi masyarakat; Penyehatan lingkungan; Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; Kesehatan tradisional; Kesehatan jiwa; Kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan; serta Kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
Kegiatan ini meliputi: Pertama, penyelenggaraan pelatihan kerja. Kedua, penyelenggaraan kursus seni budaya. Ketiga, kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya. Melalui kegiatan ini, maka masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta terjadi perubahan sikap.
3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
Kegiatan ini meliputi: Pertama, penyelenggaraan pelatihan usaha. Kedua, kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.
Kegiatan ini meliputi: Pertama, pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Kedua, kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Catatan: 11 Juli 2021